Judul Skripsi : PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)
Bidang Studi : Ekonomi
Penyusun : N/A
Penjelasan Skripsi :
Lahirnya paket Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta dimulainya era reformasi pada sistem pemerintahan di Indonesia, memberikan peluang pada perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju pada paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan merata yang diikuti dengan reformasi anggaran. Yang berarti dengan diberlakukannya UU tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk dapat merencanakan pembangunan dengan paradigma pemerataan yang lebih memihak pada pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan penggunaan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien.
Maka dari wacana tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto)”
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan melalui tahapan berikut yaitu penelahan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (menarik kesimpulan).
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian dan proses analisis data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran tahunan pemerintah yang biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang penting dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan didaerah karena didalam APBD terdapat item pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan, pemerintah harus mengacu pada APBD tersebut agar pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah dan aspirasi masyarakat.
Kemudian untuk biaya pembangunan dapat diperoleh dari APBD dan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Untuk pembangunan yang dibiayai dari APBD, maka pembiayaan pembangunannya dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai tim teknis pelaksana dari program pembangunan yang direncanakan. Sedangkan pembangunan yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa, tetap melalui pemerintah daerah akan tetapi pemerintah desa diberikan hak dalam penggunaan dana tersebut. Dana tersebut dapat digunakan oleh desa untuk membangun masjid, musholla, jalan lingkungan atau yang lain. Namun harus tetap berdasarkan pada aspirasi masyarakat desa terkait.
